Sistem Ekonomi Indonesia
A. Pengertian Sistem
Sistem berasal dari kata “systēma” (dalam Bahasa Yunani) yang mengandung arti “keseluruhan dari bermacam-macam bagian “. Pengertian sistem menurut beberapa ahli :
· L.JamesHavery
“Menurutnya sistem adalah prosedur logis dan rasional untuk merancang suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu dengan yang lainnya dengan maksud untuk berfungsi sebagai suatu kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan.”
“Menurutnya sistem adalah prosedur logis dan rasional untuk merancang suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu dengan yang lainnya dengan maksud untuk berfungsi sebagai suatu kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan.”
· C.W. Churchman.
“Menurutnya sistem adalah seperangkat bagian-bagian yang dikoordinasikan untuk melaksanakan seperangkat tujuan.
Sistem adalah suatu organisasi besar yang menjalin berbagai subyek dan obyek serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu.
Subyek dan obyek:
· Sistem kemayaraatan: orang atau masyarakat
· Sistem kehidupan/lingkungan: makluk hidup dan benda alam
· Sistem peralatan: barang/alat
· Sistem informasi: data, catatan, dan fakta
· Perangkat kelembagaan: lembaga/wadah subyek melakukan hubungan, cara dan mekanisme yang menjalin hubungan
· Tatanan/kaidah: norma/peraturan yang mengatur hubungan subyek/obyek agar berjalan serasi.
Keserasian hubungan antar subjek termasuk syarat sebuah sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Keserasian itulah yang dijadikan petunjuk dapat dijalankan sehingga tercapainya tujuan yang diinginkan oleh sistemnya.
Guna membentuk dan memelihara keserasian tersebut perlu ada kaidah atau norma yang harus dipatuhi oleh subjek yang ada dalam bekerja dan berhubungan satu sama lain. Kaidah atau norma bisa berupa aturan atau peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis untuk suatu sistem yang menjalin hubungan satu sama lain.
B. Sistem Ekonomi dan Sistem Politik
Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antarmanusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan.
Sebuah sistem ekonomi terdiri atas unsur manusia sebagai subjek, barang-barang ekonomi sebagai objek dan seperangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalinnya dalam kegiatan berekonomi. Perangkat kelembagaan dimaksudkan meliputi lembaga-lembaga ekonomi formal maupun informal, cara kerja, mekanisme hubungan, hukum atau peraturan perekonomian serta kaidah atau norma lain yang dipilih atau diterima oleh masyarakat.
Dalam perangkat kelembagaan terdapat kebiasaan, perilaku, dan etika masyarakat yang diterapkan dalam berbagai aktivitas yang berkenaan dengan pemanfaatan sumberdaya bagi pemenuhan kebutuhan.
Sebuah sistem ekonomi sesungguhnya merupakan salah satu unsure dalam suatu suprasistem kehidupan masyarakat dan juga termasuk bagian dari kesatuan ideology kehidupan bermasyarakat di suatu Negara. Pelaksanaan suatu sistem ekonomi tertentu disebuah Negara akan berjalan mulus jika lingkungan kelembagaan masyarakatnya mendukung.
Benang merah hubungan sistem ekonomi dengan sistem politik adalah, sbb :
1) Liberalisme (liberal) dengan Komunisme (komunis), konteksnya adalah ideology politik.
2) Demokrasi (demokratis) dengan Otokrasi (otoriter), konteksnya adalah rejim pemerintahan (cara pemerintah).
3) Egalitarianism (egaliter) dengan Etatisme (etatis), konteksnya adalah penyelenggaraan kenegaraan.
4) Desentralisme (desentralistis) dengan Sentralisme (sentralistis), konteksnya adalah struktur birokrasi.
5) Kapitalisme (kapitalis) dengan Sosialime (sosialis), konteksnya adalah ideology ekonomi.
6) Mekanisme Pasar dengan Perencanaan Terpusat, konteksnya adalah pengelolaan ekonomi.
Sistem ekonomi suatu Negara bersifat khas, sehingga dapat dibedakan dari sistem yang berlaku atau diterapkan di Negara lain, berdasarkan beberapa sudut tinjauan, yakni :
§ Sistem pemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi.
§ Keleluasaan masyarakat untuk saling berkompetisi satu sama lain dan untuk menerima imbalan atas prestasi kerjanya.
§ Kadar peranan pemerintah dalam mengatur, mengarahkan, dan merencanakan kehidupan bisnis dan perekonomian pada umumnya.
C. Sosialisme dan Kapitalisme
Sistem Ekonomi yang esktrim:
1. Sistem ekonomi kapitalis
§ Pengakuan terhadap kepemilikan individu terhadap sumber ekonomi
§ Kompetisi antar individu dalam memenihi kebutuhan hidup dan persaingan antar badan usaha untuk mengejar keuntungan
§ Tidak batasan bagi individu dalam menerima imbalan atas prestasi kerjanya
§ Campur tangan pemerintah sangat minim
§ Mekanisme pasar akan menyelesaikan persoalan ekonomi
§ USA
2. Sistem ekonomi sosialis
§ Kepemilikan oleh negara terhadap sumber ekonomi
§ Penekanan terhadap kebersamaan dalam menjalankan dan memajukan perekonomian
§ Imbalan yang diterima oleh individu berdasarkan kebutuhan, bukan prestasi kerja
§ Campur tangan pemerintah sangat tinggi
§ Persoalan ekonomi harus dikendalikan oleh pemerintah pusat
§ USSR
3. Sistem ekonomi campuran
§ Kepemilikan oleh individu terhadap sumber ekonomi diakui negara
§ Kompetisi antar individu dalam memenihi kebutuhan hidup dan persaingan antar badan usaha untuk mengejar keuntungan
§ Imbalan yang diterima oleh individu berdasarkan kebutuhan, bukan prestasi kerja
§ Campur tangan pemerintah hanya untuk bidang tertentu seperti bidang yang diperlukan oleh seluruh masyarakat (listrik dan air)
§ Mekanisme pasar akan menyelesaikan persoalan ekonomi dengan beberapa hal perlu adanya campur tangan pemerintah
D. Persaingan terkendali
Untuk mengetahui sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara, maka perlu dianalisis kandungan faktor-faktor tersebut diatas.
Sistem ekonomi Indonesia (sistem persaingan terkendali);
§ Bukan kapitalis dan bukan sosialis. Indoensia mengakui kepemilikan individu terhadap sumber ekonomi, kecuali sumber ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara sesuai dengan UUD 45.
§ Pengakuan terhadap kompetisi antar individu dalam meningkatkan taraf hidup dan antar badan usaha untuk mencari keuntungan, tapi pemerintah juga mengatur bidang pendidikan, ketenagakerjaan, persaingan, dan membuka prioritas usaha.
§ Pengakuan terhadap penerimaan imbalan oleh individu atas prestasi kerja dan badan usaha dalam mencari keuntungan. Pemerintah mengatur upah kerja minimum dan hukum perburuhan.
§ Pengelolaan ekonomi tidak sepenuhnya percaya kepada pasar. Pemerintah juga bermain dalam perekonomian melalui BUMN dan BUMD serta departemen teknis untuk membantu meningkatkan kemampuan wirausahawan (UKM) dan membantu permodalan.
E. Kadar Kapitalisme dan Sosialisme
Unsur kapitalisme dan sosialisme yang ada dalam sistem ekonomi Indonesia dapat dilihat dari sudut berikut ini:
a) Pendekatan faktual struktural yakni menelaah peranan pemerintah dalam perekonomian
Pendekatan untuk mengukur kadar campur tangan pemerintah menggunakan kesamaan Agregat Keynesian.
Y = C + I + G + (X-M)
Y adalah pendatan nasional.
Berdasarkan rumus tersebut dapat dilihat peranan pemerintah melalui variable G (pengeluaran pemerintah) dan I (investasi yang dilakukan oleh pemerintah) serta (X-M) yang dilakukan oleh pemerintah.
Pengukuran kadar pemerintah juga dapat dilihat dari peranan pemerintah secara sektoral terutama dalam pengaturan bisnis dan penentuan harga. Pemerintah hampir mengatur bisnis dan harga untuk setiap sector usaha.
b) Pendekatan sejarah yakni menelusuri pengorganisasian perekonomian Indoensia dari waktu ke waktu.
Berdasarkan sejarah, Indonesia dalam pengeloaan ekonomi tidak pernah terlalu berat kepada kapitalisme atau sosialisme. Percobaan untuk mengikuti sistem kapitalis yang dilakukan oleh berbagai kabinet menghasilkan keterpurukan ekonomi hinggá akhir tahun 1959. Percobaan untuk mengikuti sistem sosialis yang dilakukan oleh Presiden I menghasilkan keterpurukan ekonomi hingga akhir tahun 1965.
Soal !
1. “sistem adalah prosedur logis dan rasional untuk merancang suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu dengan yang lainnya dengan maksud untuk berfungsi sebagai suatu kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan.” Merupakan pengertian sistem menurut ….
a. C.W. Churchman
b. Aristoteles
c. L.JamesHavery*
d. KiHajarDewantara
e. Sanusi (2000)
2. Yang bukan termasuk Benang merah hubungan sistem ekonomi dengan sistem politik adalah ….
a. Liberalisme (liberal) dengan Komunisme (komunis), konteksnya adalah ideology politik.
b. Egalitarianism (egaliter) dengan Etatisme (etatis), konteksnya adalah penyelenggaraan kenegaraan. Mekanisme Pasar dengan Perencanaan Terpusat, konteksnya adalah pengelolaan ekonomi.
c. Mekanisme Pasar dengan Perencanaan Terpusat, konteksnya adalah pengelolaan ekonomi.
d. Kapitalisme (kapitalis) dengan Sosialime (sosialis), konteksnya adalah ideology ekonomi.
e. Demokrasi (demokratis) dengan Otokrasi (otoriter), konteksnya adalah ideology politik.*
3. 1. Pengakuan terhadap kepemilikan individu terhadap sumber ekonomi.
2. Tidak batasan bagi individu dalam menerima imbalan atas prestasi kerjanya.
3. Campur tangan pemerintah hanya untuk bidang tertentu seperti bidang yang diperlukan oleh
seluruh masyarakat (listrik dan air).
4. Penekanan terhadap kebersamaan dalam menjalankan dan memajukan perekonomian
5. Mekanisme pasar akan menyelesaikan persoalan ekonomi
Dari pernyataan di atas manakah yang termasuk ke dalam ciri sistem ekonomi kapitalis?
a. 1,2,3
b. 2,3,4
c. 4,5,1
d. 1,2,5*
e. 2,3,5
4. Salah satu sistem ekonomi di indonesia (sistem persaingan terkendali ) adalah Bukan kapitalis dan bukan sosialis. Indoensia mengakui kepemilikan individu terhadap sumber ekonomi, kecuali ....
a. sumber ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara sesuai dengan UUD 45.*
b. sumber ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak yang tidak dikuasai oleh negara
c. sumber ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara sesuai dengan pancasila
d. sumber ekonomi yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara sesuai dengan UUD 45.
e. sumber ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh pemerintah
5. Pendekatan Faktual struktural adalah ….
a. menelusuri pengorganisasian perekonomian Indoensia dari waktu ke waktu.
b. menelaah peranan pemerintah atau negara dalam struktu perekonomian*
c. Pengakuan terhadap penerimaan imbalan oleh individu atas prestasi kerja dan badan usaha dalam mencari keuntungan
d. Keserasian hubungan antar subjek termasuk syarat sebuah sistem untuk mencapai tujuan tertentu
e. Pengakuan terhadap kompetisi antar individu dalam meningkatkan taraf hidup dan antar badan usaha untuk mencari keuntungan, tapi pemerintah juga mengatur bidang pendidikan, ketenagakerjaan, persaingan, dan membuka prioritas usaha.
Ref : 1. https://ariesulistya.wordpress.com/2012/04/07/sistem-ekonomi-indonesia/
2. kuswanto.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/17921/SISTEM+EKONOMI+INDONESIA.doc sistem ekonomi dan sistem politik
No comments:
Post a Comment